F-PHS Tsingwarop Dapat Pengakuan Mutlak Pemilik Tanah Adat PT. Freeport oleh Pemerintah...

F-PHS Tsingwarop Dapat Pengakuan Mutlak Pemilik Tanah Adat PT. Freeport oleh Pemerintah Indonesia

685
0
BERBAGI

Tibra BI, Papua – Pengaturan dan perlindungan terhadap tanah ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat seperti tanah ulayat. Forom Pemilik Hak Sulung (F-PHS) di wilayah kontrak karya PT. Feeport Indonesia di tiga Kampong Tsinga, Waa atau Banti dan Aroanop (Tsingwarop).

Pengakuan itu tertuang dalam sejumlah regulasi seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Intinya menyebut negara mengakui dan menghormati Kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kali ini, pertemuan PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Frets Boray dengan Forum Pemilik Hak Sulung (F- PHS) dan LSM diruang kepala dinas membahas dan mempertanyakan empat poin penting yang harus diperhatikan oleh freeport dan pemerintah (BUMN).

Seperti diketahui ada empat poin penting yang harus diperhatikan oleh PT. Feeport Indonesia dan Pemerintah (BUMN) yaitu: (1). Pemilik hak sulung wajib terlibat dalam hal negoisasi dan juga Rapat – rapat pemegang saham. (2). Bentuk harga diri masyarakat pemilik hak Sulung dan mendapat 10 % Saham secara gratis. (3). pemilik hak ulayat harus tercatat dan dijamin oleh UU Minerba. (4). PHS memiliki satu devisi atau departemen yang ada di antara PT. Feeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Keempat poin sudah cukup terjawab dengan jelas. ujar Yohan Zonggonau S, Komp MM dengan tegas.

PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Frets Boray mengatakan, telah mengakui bahwa Kalian berhak dilibatkan hak sudah diakui pemerintah Provinsi Papua dan semua urusan sudah tidak ada lagi sudah finish.

PT. Feeport Indonesia harus menyusaikan diri dan jangan putar kiri kanan lagi. Karena kepemilikan tanah hak ulayat yang sudah sah dan diakui oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi serta elemen terkait adalah Pemilik Hak Sulung (PHS), tegasnya PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Frets Boray.

Yohan Zonggonau S,Komp MM Sekertaris 1 Forum Pemilik Hak Sulung (F- PHS) mengatakan, puji syukur hari ini kita bisa mendapatkan hasil walaupun hasilnya tidak secara tertulis tapi secara resmi oleh lembaga resmi sudah memberikan satu pernyataan secara sah di depan LSM dan Media https://tibrabhayangkaraindonesia.com/ pada hari Senin, (19/11/2018).

“Kita sangat berbahagia terutama masyarakat hak ulayat yang ada di Timika dan semua seluruh masyarakat Papua menyampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong membantu hingga kami mendapat hasil jawaban yang kami rasa puas, ujarnya katanya Yohan Zonggonau S,Komp, MM.

Ketua Forum Pemilik Hak Sulung (F- PHS) Yafet Manga Beanal juga mengatakan, terima kasih kepada Tuhan Yesus selalu bersama kami Pemilik Hak Sulung (F- PHS) yang diakui oleh pemerintah pada hari Senin, 19 November 2018 ini. Sudah mendapat jawaban yang sangat puas bahwa kami sudah ada keputusan dukungan yang diakui ditangan kami pemilik Hak sulung (PHS).

Tambahan Ketua Forum Pemilik Hak Sulung (F- PHS) Yafet Manga Beanal mengatakan, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Jajarannya telah selama ini Benar – benar melihat membantu bahwa Anak – anak inilah sebagai Pemilik Hak Sulung (F- PHS) dan tuannya disitu kami juga berterima kasih kepada Uncen dengan rombongannya Bapak Frans yang selama melakukan penelitian identifikasi hak ulayat.

Serta terima kasih kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dan jajarannya DPRP, DPRD. Lemasa , LSM WGAB Papua, dan Wartawan, Elemen masyarakat Timika dan seluruh masyarakat Papua yang mendorong kami berikan motivasi, dan tak lupa kepada Pemerintah Pusat, Duta Besar Amerika yang telah membantu membuka ruang kepada pemilik ulayat, ujarnya Ketua Forum Pemilik Hak Sulung (F- PHS) Yafet Manga Beanal.

Disamping itu Albinus Jangkup Omaleng, BCOM Sekertaris 2 dalam kesempatan juga mengatakan, PHS Sulung pada hari Senin, 19 November 2018 diundang oleh Dinas ESDM pengakuan tersebut secara verbal bahwa pemilik hak ulayat yang sesungguhnya adalah (PHS) Tsingwarop. Serta pengakuan ini tidak gampang dan kami sangat bangga kita menunggu pengakuan tersebut selama 51 tahun .

“Air mata darah tumpah karena berjuang hak ulayat hari ini puji tuhan luar biasa Bapak Presiden Indonesia, Bapak Gubernur, Bapak Bupati karena beliau semua sudah mendorong kami sehingga terima kasih kepada Mama – mama yang dibawa kaki gunung yang selalu telepon, Bapak – bapak yang pakai koteka yang ada dihonai dibawah kaki gunung di tiga kampung yang telah sport, pangkas Elfinus Jangkup Omaleng.

Laporan : Aripin P Pusung, Tibra BI, Papua.
Publikasi & Editor : Dedi Prima, Tibra BI, Pusat.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY