Polda Kalbar Sita Rp 6.6 M, Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Khusus...

Polda Kalbar Sita Rp 6.6 M, Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Khusus Desa di Bengkayang

144
0
BERBAGI

Pontianak – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat mengamankan uang senilai Rp.6.690.693.000,- (Enam miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) lebih yang berasal dari Dana Bantuan Khusus (Bansus) pemerintahan Kabupaten Bengkayang yang diduga terjadi penyimpangan.

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes. Pol. Donny Charles Go didampingi Wakil Direktur Reskrimsus Akbp. Patromo Satriwawan, SIK menggelar Konferensi Pers di Mapolda Kalimantan Barat, Kamis (11/07/2019).

Diungkap oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Barat bahwa uang senilai Rp.6.690.693.000,- (Enam miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) diamankan dalam rangka penyelamatan keuangan negara (recovery asset). Karena terindikasi tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus (basus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara penyidik, adanya Langkah – langkah yang tidak dilakukan berdasarkan peraturan dana desa yaitu mengajukan proposal.

“Ada dugaan penyimpangan pada penyaluran dana bantuan khusus (bansus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2017 yang dilakukan dengan cara mentransfer dana bantuan khsus ke rekening 48 desa yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dia puluh miliar rupiah)” jelas Kabid Humas Polda Kalimantan Barat.

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes. Pol. Donny Charles Go menambahkan, uang senilai Rp.6.690.693.000,- (Enam miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ini dari 21 desa yang belum dilaksanakan kegiatannya atau penarikan, 2 desa lagi dalam proses penyitaan maka nominal yang disita akan bertambah. Dan ada 25 desa lainnya sudah melaksanakan, untuk desa yang sudah melaksanakan juga sedang dilakukan audit bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara dalam pelaksanaan.

Untuk sementara, Polda Kalimantan Barat belum menetapkan tersangka atau siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.Hal ini dikarenakan masih dalam tahap meminta keterangan saksi saksi.

Sehingga kini sudah ada keterangan 174 orang saksi, 2 di antarnya merupakan saksi ahli. Sementara masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan, Polda Kalimantan Barat bersama BPK RI dan ahli teknis masih bekerja” terang Kabid Humas Kalimantan Barat.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat juga telah mengamankan barang bukti lainnya berupa dokumen, seperti Peraturan Bupati (Perbup) nomor 44 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan fisik dan prasaran desa, dokumen rincian APBD.

Surat keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dana bantuan, surat perintah pencairan dana, rekening 48 desa, rekening para kepala desa serta kwintansi kwitansi pembayaran pekerjaan dari kepala desa kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY