Polri: Izin Korporasi Bisa Dicabut Jika Terbukti Terlibat Karhutla

Polri: Izin Korporasi Bisa Dicabut Jika Terbukti Terlibat Karhutla

49
0
BERBAGI

Jakarta – Polri mengingatkan bahwa izin korporasi berkaitan dengan perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan (karhutla) bisa dicabut.

Korporasi yang terbukti melakukan tindakan itu akan dihukum dengan denda berat.

Kalau itu perbuatan terencana, pasalnya semakin berat. Korporasi kalau terbukti bisa dicabut izinnya dan selain sanksi pidana, sanksi dendanya mungkin lebih berat lagi,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (08/08/2019).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M menjelaskan, bahwa saat ini ada 6 Polda yang berfokus menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keenam Polda itu berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, enam Polda yang utama itu Polda Riau, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Jambi di Sumatera.

Daerah Kalimantan, Polda Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Itu yg menjadi fokus utama.

Dari data BKMG cukup rawan karena tingkat kekeringannya cukup masif. Kemungkinan di situ terjadi kebakaran sangat tinggi potensinya,” jelasnya Karo Penmas Divisi Humas Polri.

Hingga kini, ada 26 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih menyelidiki ada-tidaknya peran korporasi dalam kasus karhutla tahun ini.

“Ini sebagian besar masih pelaku individu, belum mengarah ke korporasi. Tapi proses penyidikan masih terus berjalan, apakah ada keterlibatan korporasi,” pungkas Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY