BERBAGI

Maros – Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan lakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam kegiatan penambangan galian C sejumlah Kecamatan di Kabupaten Maros.

Dir Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan Kombes. Pol. Yudhiawan Wibisono mengatakan, telah menurunkan tim untuk mengecek ke lapangan sejak pekan lalu, dan Pemda Maros sementara tidak mengizinkan dahulu aktivitas tambang galian C tersebut.

Dari hasil cek lapangan yang dilakukan, ditemukan sejumlah aktifitas penambangan galian C yang tak berizin dan hal itu akan diproses lebih lanjut. Tidak hanya itu, tim juga akan jadwalkan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait dalam pusaran kegiatan penambangan galian C di Kabupaten Maros tersebut.

Selain itu, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Kadir Wokanubun, mengatakan, maraknya aktifitas penambangan galian C di Kabupaten Maros tidak terlepas dari mudahnya pelaku penambangan mendapat rekomendasi pengurusan izin penambangan oleh Pemerintah Kabupaten Maros (Pemkab Maros).

Dalam hal ini Dinas – dinas terkait yang kemudian dijadikan dasar Pemprov Sulawesi Selatan menerbitkan izin penambangan. Padahal, menurut Kadir, sebelum mengeluarkan rekomendasi atau izin yang dimaksud, perlu ada kajian secara mendalam.

Selain mempertimbangkan aspek lingkungan juga aspek pendapatan negara yang dihasilkan dari adanya kegiatan aktifitas penambangan galian C tersebut.

Komisi II DPRD Maros yang menyidak lokasi penambangan saat itu, kata Kadir, seakan tidak berkutik saat diperlihatkan dokumen perizinan oleh beberapa diantara pelaku penambangan galian C di lokasi yang disidaknya.

Padahal, kata Kadir, para anggota Komisi II DPRD Maros tersebut tidak boleh begitu saja langsung menyerah setelah diperlihatkan dokumen perizinan.

Kadir mencurigai penerbitan izin penambangan galian C di Kabupaten Maros tak melalui prosedur yang benar. Karena kata dia, masyarakat setempat sendiri hampir tak menginginkan adanya aktifitas tambang galian C di daerah itu.

“Proses pengurusan izin prinsip itu kan dasar dan pembahasannya harus melibatkan masyarakat setempat sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung. Nah ini mereka justru menolak tapi kok penambangan tetap berlangsung,” ungkap Kadir.

Ia tak sepakat jika Komisi II DPRD Maros hanya memberikan sangsi berupa rekomendasi penutupan sementara terhadap aktifitas penambangan galian C di Kabupaten Maros khusus di wilayah Kecamatan Moncongloe. Belakangan ini sangat diresahkan oleh masyarakat setelah aktifitas lalu lalang truk pengangkut hasil tambang galian C menelan korban jiwa. Dimana dikabarkan ada seorang warga tertabrak oleh truk pengangkut galian C tersebut.

ACC Sulawesi sangat berharap Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan segera mengusut kasus ini agar aktifitas penambangan galian C di Kabupaten Maros tak menimbulkan lebih besar kerugian negara serta ancaman lebih besar terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Maros.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY